Pemberhentian Direktur oleh Dewan Komisaris

 

Hal mengenai pengangkatan maupun pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar PT dan juga di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT diatur “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS“. Kemudian terkait dengan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS“.

RUPS adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS dapat dikatakan sebagai forum atau organ tertinggi di dalam suatu PT dimana pera pemegang saham menentukan hal-hal yang perlu disepakati oleh para pemegang saham. Secara normal, RUPS yang diadakan untuk melakukan pengangkatan, pemberhentian, atau perubahan susunan anggota Direksi dalam suatu PT dapat dilakukan apabila dihadiri oleh minimal lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT dan keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui minimal lebih dari 50% suara dari para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

Baca juga: Pelaksanaan, Kuorum, dan Kewenangan RUPS

Dalam beberapa kasus yang pernah dijumpai, pemberhentian atau penggantian susunan anggota Direksi PT tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya anggota Direksi yang hendak diberhentikan tersebut tidak terima dengan “pemecatan” dirinya.

Perlu kita perhatikan pula ketentuan Pasal 105 ayat (2) UUPT yang mengatur sebagai berikut:

2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan PT atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Apabila anggota Direksi yang hendak diberhentikan tidak keberatan dengan pemberhentiannya sebagai Direktur, tentu tidak ada masalah dan mungkin saja perubahan anggota Direksi dilakukan lebih cepat dengan keputusan sirkuler. Namun apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak secara “sukarela” meninggalkan jabatannya, maka tentu proses pemberhentian dan penggantian anggota Direksi tersebut akan memerlukan waktu.

 

 

Kewenangan Dewan Komisaris

Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan PT tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara atau skorsing kepada anggota Direksi.

Pasal 106 UUPT mengatur bahwa anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu tidak berwenang untuk melakukan tugasnya.

Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, para pemegang saham wajib untuk menyelenggarakan RUPS dan dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri.

RUPS yang diselenggarakan akan mengambil keputusan apakah akan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Sementara itu, apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

 

Hubungi Legalika

Legalika adalah konsultan yang telah berpengalaman membantu banyak perusahaan di Jabodetabek dan Bandung. Pengalaman dan koneksi yang dimiliki membuat Legalika menjadi satu-satunya konsultan yang dapat memberikan layanan secara cepat, mudah, dan berbiaya murah. Legalika menjamin pelaksanaan pekerjaan secara profesional dan fleksibel sehingga memudahkan klien dalam melihat progress setiap pekerjaan, serta menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diberikan klien.

Hubungi Legalika sekarang melalui email ke info@legalika.com atau melalui whatsapp ke 081298269453. Kalian juga bisa membagikan artikel ini kepada orang atau kerabat kalian yang mungkin membutuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *