Jika anda sebelumnya sudah pernah membuat PT atau Perseroan Terbatas mungkin Anda sudah tahu persyaratan apa saja pada umumnya yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu PT. Namun apakah Anda telah mengetahui ada penambahan persyaratan yang dibutuhkan dalam mendirikan PT di tahun 2020?

Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 UUPT suatu Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.

Dari pengertian yang diberikan oleh UUPT tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setidaknya ada 5 (lima) unsur Perseroan Terbatas, yaitu pertama Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum, kedua adalah merupakan persekutuan modal, ketiga didirikan berdasarkan perjanjian, keempat bahwa seluruh modal dasar PT terbagi atas saham, dan kelima suatu PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Seperti yang telah disebutkan, Perseroan Terbatas pada dasarnya didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Oleh karenanya tidak mungkin bisa mendirikan suatu PT seorang diri karena dalam hukum tidak mungkin perjanjian bisa dibuat oleh satu pihak saja. Dalam prakteknya perjanjian pendirian PT ini dituangkan dalam suatu akta notaris yang biasanya disebut dengan akta pendirian PT.

Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Salah satu unsur yang didapatkan dari pengertian PT yang diberikan dalam UUPT adalah suatu Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Salah satu ciri dari badan hukum adalah PT memiliki suatu legal entity atau entitas hukum yang berdiri sendiri, tunggal, yang terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya. Suatu badan hukum memiliki status sebagai rechtspersoon atau yang dikenal dengan fiksi personifikasi manusia, yang berarti suatu badan hukum adalah fiksi dari manusia sesungguhnya.

Oleh karena PT merupakan fiksi dari manusia itu sendiri, maka PT dapat memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari para pendiri maupun pengurusnya (kekayaan yang tercatat atas nama badan hukum itu sendiri), dan dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum, serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan atas nama badan hukum. Sifat-sifat itulah yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya yang bukan badan hukum, seperti CV, firma,  dan persekutuan perdata.

Organ Perseroan Terbatas

PT memiliki 3 organ utama, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengurusan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi merupakan organ yang mewakili PT dalam melakukan setiap perbuatan hukum atas nama PT, dengan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh UUPT dan anggaran dasar.

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan PT. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris haruslah dilakukan secara kolegial , yang mana maksudnya adalah apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang komisaris, maka tindakan Dewan Komisaris haruslah dilakukan secara bersama-sama (mendapatkan persetujuan seluruh komisaris atau melalui rapat Dewan Komisaris).

Rapat Umum Pemegang saham atau RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam RUPS para pemegang saham PT memusyawarahkan dan mengambil kesimpulan untuk tindakan-tindakan penting dari PT, misalnya pengambilalihan, penggabungan, atau pembubaran PT, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan beberapa kewenangan lainnya.

Persyaratan Mendirikan PT Tahun 2020

Sebagaimana diketahui, untuk mendirikan suatu PT terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama PT wajib didirikan berdasarkan akta notaris dengan membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Untuk membuat akta pendirian PT, anda wajib menyiapkan beberapa dokumen di antaranya adalah KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga dari semua pendiri atau calon pemegang saham PT tersebut.

Selain itu apabila menunjuk orang lain yang bukan pemegang saham untuk menjabat posisi Direksi dan Dewan Komisaris, maka diperlukan juga KTP, NPWP, dan KK dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Setelah persyaratan dokumen terpenuhi, barulah kita menentukan nama PT yang akan didirikan, berapa jumlah modal dan sahamnya, domisili PT, serta bidang usaha apa saja yang akan dijalankan oleh PT tersebut.

Untuk tahun 2020, dalam pendirian PT terdapat juga persyaratan baru yaitu dengan menyiapkan surat pernyataan pemilik manfaat (beneficial owner). Pemilik manfaat atau beneficial owner adalah pihak atau orang yang mendapatkan keuntungan dari PT tersebut. Pemilik manfaat dapat dilihat dari 2 ciri utama, yaitu besarnya kepemilikan modal dan kapasitas untuk menentukan arah atau mengambil kesimpulan penting yang akan diambil suatu PT.

Surat pernyataan pemilik manfaat atau beneficial owner ini adalah salah satu cara pemerintah untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan validitas data perpajakan yang dimiliki warga negara dan bukan warga negara Indonesia. Sampai saat ini banyak pihak-pihak yang berusaha untuk menyamarkan kewajiban perpajakan mereka dengan berlindung di balik suatu badan hukum, termasuk Perseroan Terbatas.

 

Apabila anda bermaksud untuk mendirikan suatu PT untuk menjalankan usaha anda, jangan ragu untuk menghubungi Legalika. Anda bisa menghubungi kami melalui whatsapp ke 081298269453 atau melalui email ke info@legalika.com. Jangan memilih kami kalau anda belum yakin dengan kapasitas dan track record kami!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat