Pelaksanaan, Kuorum, dan Kewenangan RUPS

meeting

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. RUPS Perseroan Terbatas memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam sebuah RUPS biasanya diputuskan beberapa keputusan strategis perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Keputusan yang diambil dalam RUPS pada dasarnya dilakukan dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh para pemegang saham PT. Pada umumnya setiap satu saham dalam PT memiliki satu suara yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS.

 

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tahun buku Perseroan berakhir. RUPS Tahunan wajib dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukannya pemanggilan RUPS oleh Direksi. Pemanggilan tersebut pun wajib dilakukan dalam hal RUPS lainnya selain RUPS Tahunan.

RUPS wajib diadakan di tempat kedudukan PT tersebut atau tempat PT melakukan kegiatan usaha utamanya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Akan tetapi apabila dalam RUPS dihadiri atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham tersebut setuju untuk dilakukannya RUPS, maka RUPS dapat diadakan di manapun sepanjang masih berada di wilayah Republik Indonesia.

Untuk mengadakan suatu RUPS dalam Perseroan Terbatas perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 81 UUPT, setiap pelaksanaan RUPS wajib dilakukan dengan pemanggilan para pemegang saham terlebih dahulu yang dilakukan oleh Direksi Perseroan Terbatas. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dapat saja dikesampingkan dengan ketentuan semua pemegang saham yang mewakili seluruh saham dalam PT hadir dan keputusan yang diambil disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham.

 

Kuorum RUPS

RUPS pada dasarnya dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para pemegang saham dapat menentukan dalam anggaran dasarnya ketentuan bahwa RUPS wajib dihadiri lebih tinggi lagi kuorumnya, namun tidak dapat di bawah 50%.

UUPT juga mengatur kuorum lainnya untuk melangsungkan RUPS antara lain:

  1. RUPS untuk mengubah anggaran dasar wajib dihadiri atau diwakili oleh 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  2. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan masa berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan wajib dihadiri atau diwakili oleh 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  3. RUPS untuk mengkonversi hak tagih menjadi setoran saham dan pembelian kembali saham wajib dihadiri atau diwakili oleh 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  4. RUPS untuk menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dalam batas modal dasar wajib dihadiri atau diwakili oleh 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  5. RUPS untuk menyetujui pengurangan modal, baik itu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor wajib dihadiri atau diwakili oleh 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

RUPS lainnya selain yang telah diatur di atas, sepanjang tidak diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT, dapat dilakukan dan mengambil keputusan jika dihadiri lebih dari 50% atau 1/2 bagian dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

 

Kewenangan RUPS

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib diputuskan dalam RUPS antara lain:

  1. pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  2. perubahan pemegang saham atau jual beli saham dalam PT;
  3. perubahan anggaran dasar;
  4. perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal di setor;
  5. persetujuan untuk melakukan pengambilalihan, penggabungan, peleburan atau pembubaran PT;
  6. penentuan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. persetujuan laporan tahunan PT;
  8. pembagian dividen kepada pemegang saham;
  9. persetujuan kompensasi hak tagih menjadi setoran saham;
  10. kewenangan lainnya yang diberikan dalam anggaran dasar.

Selain kewenangan RUPS yang telah disebutkan di atas, anggaran dasar PT juga dapat memberikan kewenangan lainnya kepada RUPS misalnya saja seperti untuk memberikan persetujuan rencana kerja yang telah dibuat oleh Direksi Perseroan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *